CARAPANDANG – Pengamat ilmu pemerintahan dari Citra Institute, Efriza mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpotensi akan terkena sejumlah dampak jika membiarkan para wakil menterinya tetap rangkap jabatan komisaris di perusahaan BUMN.
Dia mengatakan bahwa sudah jelas ada aturan larangan rangkap jabatan.
"Jelas dampaknya banyak dan tidak baik,” ujarnya seperti dilansir RMOL pada Selasa 22 Juli 2025.
Dia menjelaskan dampak yang pertama Presiden Prabowo akan dinilai oleh publik memiliki kesamaan dengan Jokowi dalam mengelola kekuasaan.
Pembiaran terhadap rangkap jabatan wamen, menrut Efriza juga memunculkan anggapan pengelolaan kekuasaan dijalankan secara tidak demokratis karena mengabaikan meritokrasi.
"Ketiga, Presiden Prabowo juga juga akan dinilai terlalu lemah, sehingga rangkap jabatan malah dibudayakan," sambungnya menuturkan.
