Selanjutnya dampak keempat, magister ilmu politik lulusan Universitas Nasional itu memprediksi, Presiden Prabowo akan dinilai terbebani oleh hutang budi sehingga tampak tak berdaya dalam memproses pejabat dalam lingkup jabatan strategis negara.
"Kelima, Presiden Prabowo juga dinilai tidak punya manajemen yang baik dalam memilih calon-calon yang tepat untuk jabatan publik karena pola rangkap jabatan tersebut," tuturnya.
Selain itu, Efriza menduga akan ada dampak keenam, ketujuh, dan kedelapan yang potensi menyasar Presiden Prabowo, apabila tetap mempertahankan budaya rangkap jabatan.
"Presiden akan dinilai tidak mudah membangun kerjasama dengan banyak orang maupun orang-orang baru, sehingga yang terjadi pola rangkap jabatan. Ketujuh, Presiden Prabowo dapat dinilai tidak banyak mengetahui potensi banyak orang.sehingga yang dipilih adalah orang itu lagi, orang itu lagi," urai Efriza.
"Kedelapan, jika Prabowo tetap membudayakan gaya rangkap jabatan malah yang terpantul oleh publik Prabowo tak mematuhi putusan MK, tentu ini buruk bagi pemerintahan Prabowo yang memperoleh kepuasaan dan kepercayaan masyarakat tinggi,"katanya.
